时间:2025-06-13 22:40:20 来源:网络整理 编辑:热点
JAKARTA, DISWAY.ID- Pengamat politik, Ikrar Nusa Bhakti menanggapi terkait lonjakan suara Partai Sol quickq官网入口 下载
JAKARTA,quickq官网入口 下载 DISWAY.ID- Pengamat politik, Ikrar Nusa Bhakti menanggapi terkait lonjakan suara Partai Solidaritas Indonesia (PSI) yang signifikan.
Dia mengatakan bahwa masalah tersebut perlu dikawal dan dikritisi lantaran dikhawatirkan dapat beririsan dengan penyelundupan hukum.
“Ini kalau tidak kita kritisi dan kawal bersama, bukan mustahil suara PSI pada 20 Maret 2024 sudah mencapai 4 persen atau lebih," ujar Ikrar Nusa Bhakti saat dihubungi pada Senin 4 Maret 2024.
BACA JUGA:Bisnis Tambang Bahlil Diungkap Jatam di Tengah Tudingan Isu Fee IUP Miliaran Rupiah
BACA JUGA:Pengakuan PPK Bekasi Adanya Dua Akun Sirekap: Admin Mengendalikan Secara Keseluruhan yang Dipegang Ketua PPK
"Harus ditilik bagaimana suara itu masuk melalui C1 Plano, Kalau PSI berhasil masuk Senayan, maka, bukan mustahil Kaesang maju sebagai kepala daerah," sambungnya.
Selain itu, Ikrar Nusa Bhakti juga menyoroti terkait dinamika yang terjadi di Mahkamah Konstitusi (MK), seperti wacana perubahan UU Kepala Daerah, pembuatan UU baru dan bergabungnya mantan Sekjen Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Arsul Sani sebagai hakim konstitusi.
“Bukan mustahil MK membuat UU baru, yang waktu itu tidak disetujui Pak Mahfud. Syarat usia minimal hakim MK mau direvisi. Saya curiga hal ini untuk mendepak orang-orang seperti Saldi Irsa yang saat bergabung ke MK-waktu itu- usianya belum 45 tahun," jelas Ikrar.
BACA JUGA:Pasangan Biker Asal Spanyol Dirampok di India: Istri Saya Dirudapaksa Beramai-ramai
BACA JUGA:Pep Guardiola Sebut Phil Foden Sebagai Pemain Terbaik Liga Inggris, Bikin Manchester United Malu
"Penyelundupan hukum seperti yang terjadi ketika Gibran maju sebagai cawapres, sama persis dengan usaha mendepak hakim-hakim yang memiliki kepribadian tinggi,” sambungnya.
Untuk membuktikan dugaan ini, Ikrar menjadikan jadwal Pilkada dan wacana penunjukkan kepala daerah melalui presiden sebagai tolak ukur.
Jika hal ini terjadi, maka Ikrar meyakini gerakan masyarakat sipil akan terus meluas, bahkan hingga pasca-pelantikan presiden dan wapres terpilih.
BACA JUGA:Bukan Kaftan, Outer dan Gamis Pompom Jadi Tren Outfit Ramadhan 2024
2 DPO di Kasus Pembunuhan Vina Cirebon Dihapus, Polri: Bukti Belum Mencukupi2025-06-13 22:19
Waduh! 7 Desa Ini Tidak Dapat Dana Desa dari Pemerintah, Kenapa?2025-06-13 21:34
Program Kendaraan Listrik Pemerintah Tidak Tepat Sasaran, Pengamat: Jauh Panggang dari Api2025-06-13 21:11
Catat, 5 Hal yang Perlu Orang Tua Perhatikan Sebelum Pijat Bayi2025-06-13 21:10
APSyFI Usul Bea Masuk Anti2025-06-13 21:10
VIDEO: Teh Manis feat. Gorengan, Ultimate Combo!2025-06-13 21:04
Spanyol Segera Hapus Penerbangan Jarak Pendek, Diganti Jalur Kereta2025-06-13 21:04
FOTO: Berburu Kedamaian Lewat Tadarus di Masjid Perahu Tebet2025-06-13 20:41
Kaleidoskop 2020: Deretan Kasus yang Polda Metro Jaya Sorot, dari John Kei hingga Rizieq2025-06-13 20:20
Jhonny G Plate Jadi Tersangka Kasus Korupsi BTS Kominfo Jalani Penahanan di Rutan Salemba2025-06-13 20:06
Sandra Dewi Kembali Jalani Pemeriksaan oleh Kejagung Atas Kasus Korupsi Timah Hari Ini2025-06-13 21:56
Resep Salad Buah yang Praktis dan Sehat, Cocok untuk Berbuka Puasa2025-06-13 21:55
Catat, Ini Batas Aman Konsumsi Kopi dan Teh Selama Puasa2025-06-13 21:35
Mahfud MD Tegaskan Penangkapan Johnny G Plate Tidak Terkait Politik!2025-06-13 21:29
China dan Uni Eropa Berkolaborasi, Fokus Reformasi Sistem Moneter di Tengah Perang Tarif2025-06-13 21:10
Penyebab Sariawan Saat Berpuasa, Bisa Jadi Gara2025-06-13 20:59
Kasus KDRT Anggota DPR BY Dilimpahkan ke Bareskrim2025-06-13 20:45
Heboh! Iptu MIP Diduga Selingkuh Serta Buat 12 Video Syur dengan Janda2025-06-13 20:43
Penuturan Satu2025-06-13 20:21
Skrining dan Deteksi Dini, Optimalkan Potensi Sembuh Kanker Payudara2025-06-13 19:57