Antisipasi Potensi Konflik Pungut Hitung, Herwyn Dorong Bentuk Pusat Krisis di Tiap Wilayah

MANADO,quickq苹果版加速器 DISWAY.ID --Anggota Bawaslu Herwyn JH Malonda menegaskan pentingnya langkah strategis untuk memitigasi potensi konflik selama pelaksanaan Pemilihan 2024.

Salah satu yang didorongnya adalah pembentukan pusat kiris (crisis centre) sebagai medium penyelesaian konflik.

Menurutnya, meskipun tantangan komunikasi kerap terjadi, pengalaman dari simulasi mitigasi konflik menjadi modal berharga menghadapi berbagai persoalan yang mungkin muncul di lapangan.

BACA JUGA:Memasuki Masa Tenang, Lolly Suhenty Imbau Peserta Pemilihan Tidak Ada Kampanye dan Politik Uang

BACA JUGA:Jawaban Soal PMM: Salah Satu Sebab Pendekatan Berbasis Aset Dipandang Lebih Baik Dibandingkan Pendekatan Berbasis Kekurangan

“Kita perlu membentuk crisis center di setiap wilayah. Fasilitas ini dapat menjadi ruang diskusi teknis untuk merespon dan menyelesaikan konflik secara lokal sebelum terjadi eskalasi ke tingkat yang lebih tinggi, serta menjadi penting terutama saat masa tenang dan menjelang proses pemungutan dan penghitungan suara,” ujar Herwyn saat membuka Rapat Koordinasi Terpadu Integritas Pemilihan 2024 di Kota Manado, Sulawesi Utara, Minggu (24/11/2024).

Dia menjelaskan, sinergi antara Bawaslu dan KPU di berbagai tingkatan merupakan langkah awal yang baik sebagai upaya mitigasi konflik.

Langkah ini dinilai efektif menjaga stabilitas proses pemilihan di tingkat provinsi maupun nasional.

Menurut Herwyn, Bawaslu dan KPU menunjukkan komitmen bersama memastikan Pemilihan 2024 berlangsung tanpa konflik yang berpotensi merusak kepercayaan publik terhadap proses demokrasi.

BACA JUGA:5 Contoh Teks Sambutan Ketua KPPS Pilkada 2024 yang Mudah Dihafal, Bisa Jadi Referensi!

BACA JUGA:Pesona Keris Nusantara di Museum Nasional Indonesia, Perayaan 19 Tahun Pengakuan UNESCO

Dia juga meminta para pengawas pemilu untuk selalu bertindak secara preventif dan proaktif dalam menjalankan tugas pengawasan Pemilihan 2024.

“Jangan hanya bersikap reaktif. Jadikan penegakan hukum sebagai langkah terakhir atau ultimum remedium,” imbaunya.

Sementara itu, Anggota KPU RI Betty Epsilon Idroos menggarisbawahi pentingnya komunikasi yang efektif antara Bawaslu dan KPU di setiap tingkatan, mulai dari pusat hingga Tempat Pemungutan Suara (TPS).

• 1
• 2
• »