BPK Temukan Indikasi Korupsi Senilai Rp33,5 Triliun dan US$841 Ribu
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI merilis 466 temuan laporan yang terindikasi mengarah kepada kasus korupsi sepanjang 2003 hingga 2015. Tidak tanggung-tanggung, tercatat potensi kerugian negara sebesar Rp33,5 triliun dan US$841 ribu. Seluruh temuan tersebut sudah diserahkan kepada aparat penegak hukum, yakni Polri, Kejaksaan Agung (Kejagung), dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
"Sebanyak 94,17 persen di antaranya sudah diproses dan sudah ada keputusan hukumnya," kata anggota VI BPK RI Prof Bahrullah Akbar di sela Workshop Pemantapan Pemeriksaan dan Entry Meeting Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2016 Perwakilan BPK Wilayah Timurdi Hotel Clarion, Kota Makassar, Sulsel, Rabu?(29/3/2017).
Bahrullah memaparkan kebanyakan temuan BPK ditindaklanjuti oleh Kejagung yakni mencapai 206 temuan. Kejagung tercatat memproses temuan dengan nilai Rp6,7 triliun dan US$218 ribu. Namun, nilai temuan terbesar malah ditangani Polri. Meski cuma menangani 65 temuan BPK, tapi nilai potensi kerugian negaranya menembus Rp20,7 triliun dan US$14 ribu.
"Untuk KPK sendiri menerima 175 temuan dengan nilai Rp6 triliun dan US$609 ribu," beber Bahrullah.
Bahrullah melanjutkan penanganan korupsi atas temuan LPKD sebenarnya bukanlah menjadi fokus utama BPK. Namun, diakuinya kerap kali hasil temuan dari lembaganya dijadikan dasar bagi aparat penegak hukum untuk mengungkap kasus korupsi di pemerintahan. Karena itu, pihaknya meminta perwakilan BPK di daerah juga menjalin sinergitas dengan aparat penegak hukum.
Lebih jauh, Bahrullah juga menegaskan daerah yang mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian (WTP) tidak mutlak terbebas dari korupsi. Opini WTP ditegaskannya sebatas laporan atas audit keuangan daerah. Karena itu, kepala daerah harus lebih berhati-hati dan memastikan diri dan anak buah terhindar dari perilaku koruptif.
Gubernur Sulsel Syahrul Yasin Limpo mengatakan pihaknya senantiasa untuk menjaga diri agar terhindar dari perilaku koruptif. Untuk laporan keuangan sendiri Sulsel diketahui sudah enam kali berturut-turut meraih WTP. Syahrul menegaskan seluruh pelaporan keuangan harus dilakukan secara transparan dan akuntabel.
(责任编辑:时尚)
- Pagar Laut Rugikan Rakyat Kecil, Serikat Nelayan NU Desak Pemerintah Batalkan PSN PIK 2!
- 5 Gerakan Olahraga Ini Ampuh Mengecilkan Perut Buncit
- BNI Setor Dividen Rp13,9 Triliun, Erick Thohir: Bentuk Kontribusi Nyata bagi Perekonomian
- Presiden Joko Widodo Resmikan 16 Ruas Jalan Daerah di Provinsi Lampung
- Waktunya Hampir Habis! Pendaftaran SNBP 2025 Ditutup Besok, Jangan Sampai Impian PTN Kandas
- 5 Dampak Positif dan Negatif Terlalu Sering Mengeluarkan Sperma
- Menkominfo Budi Arie Sebut Judi Online Merambah ke Semua Profesi, Termasuk Karyawannya
- Hotel Paling Berbahaya di Dunia, Sensasi Bermalam Dikelilingi Hiu
- Surat Edaran Bersama 3 Menteri Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Libur Ramadhan, Berikut Isi dan Link PDF!
- Tegas! PBNU akan Panggil 5 Orang Pemuda Nahdliyin yang Bertemu Presiden Israel
- Imigrasi Amankan 8 WNA Terkait Dugaan Pembuatan Uang Palsu di Jaksel
- Mantap! MA Tolak Kasasi Rafael Alun, KPK Diperintahkan Kembalikan Rumah di Simprug
- Biar Enggak Diabetes, Ini Cara Sederhana Mengurangi Konsumsi Gula
- 7 Buah dan Sayuran yang Tak Perlu Dikupas, Kulitnya Berlimpah Nutrisi
- 5 Kebiasaan untuk Mempertajam Daya Ingat
- PDIP Tugaskan 7 Kader Seniornya Jalin Kerjasama Politik di Pilkada Jakarta
- PKB Umumkan Persiapan Muktamar di Bali, 5500 Kader Akan Hadir
- Menko Polhukam Tegaskan Istana dan Akses Jalan di IKN Siap Digunakan Perayaan HUT ke
- Tanpa Disadari, 7 Hai Ini Bisa Pengaruhi Orgasme
- Mendagri Tito Karnavian Sebut Ada 5 Pj Gubernur yang Maju di Pilkada 2024